Berkat Aplikasi SIGANA, Grobogan Raih Bhumandala Award 2025

Murianews, Grobogan – Pemkab Grobogan, Jawa Tengah, meraih penghargaan Bhumandala Kanaka 2025 berkat aplikasi Sistem Informasi Grobogan Aman Bencana (SIGANA) yang dikembangkan BPBD Grobogan.

Penghargaan diserahkan kepada Bupati Grobogan Setyo Hadi dalam seremoni di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Atas penghargaan itu, Bupati Hadi mengapresiasi kinerja BPBD dan seluruh perangkat daerah yang telah mengembangkan SIGANA hingga meraih pengakuan nasional.

”Alhamdulillah, kami bangga SIGANA mendapat penghargaan dari BIG. Tapi ini juga cambuk agar kami terus konsisten dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.

Ia berharap penghargaan itu menjadi pemicu untuk memperluas penerapan data geospasial dalam pembangunan daerah.

”Semoga prestasi ini meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Kepala Pelaksana BPBD Grobogan Wahju Tri Darmawanto menjelaskan, SIGANA merupakan platform digital yang memudahkan pemantauan dan pelaporan bencana secara cepat dan akurat.

”Aplikasi ini memanfaatkan informasi geospasial untuk mempercepat respons BPBD sekaligus melibatkan masyarakat sebagai pelapor,” katanya.

Terdokumentasi Digital... 

Dijelaskan, SIGANA sudah tersedia di Playstore. Ia mengungkapkan, setiap pelapor di SIGANA wajib mengisi data diri, mengunggah swafoto lokasi kejadian, dan mengirim titik koordinat untuk memastikan keaslian laporan.

”Notifikasi kejadian otomatis masuk ke Pusdalops melalui Telegram sebelum tim TRC diterjunkan," lanjutnya.

Ia mengatakan, seluruh proses penanganan terdokumentasi secara digital. Sehingga masyarakat dapat melihat kronologi, foto, dan riwayat kejadian melalui aplikasi maupun situs sigana.bpbd.grobogan.go.id.

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai menyampaikan, Bhumandala bukan sekadar penghargaan teknis, tetapi pengakuan terhadap pemanfaatan pengetahuan kebumian untuk melindungi masyarakat.

Ia menjelaskan, standar geospasial nasional mencakup unsur penting seperti garis pantai, toponimi, kartimetri, hingga batimetri. Yakni data yang tidak selalu tersedia pada peta komersial.

Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memaksimalkan data geospasial untuk menghasilkan inovasi yang presisi dan bermanfaat.

Editor: Dani Agus