Soal itu, manajemen Laskar Kalinyamat juga tidak keberatan. Selama tiga tahun terakhir, sebut Iqbal, dalam dokumen kontrak sudah tertera, jika ada kerusakan stadion akibat insiden saat pertandingan, maka yang bakal bertanggungjawab adalah panitia pelaksana (panpel) pertandingan yang notabene bagian dari klub.
Iqbal juga menyadari bahwa wajah baru Stadion GBK Jepara itu telah memakan dana besar yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, perlu ada sikap tanggungjawab dalam setiap peristiwa atau insiden yang ada.
“Enggak, enggak ada keberatan sama sekali. Saya rasa semuanya bisa dikoordinasikan dengan baik. Tinggal kita lihat kedepannya seperti apa,” ujar Iqbal.
Murianews, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah, berencana serius untuk menaikkan tarif sewa Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara (GBK Jepara). Manajemen Persijap Jepara pun merespon rencana tersebut.
Presiden Persijap Jepara, M Iqbal Hidayat menyatakan tak keberatan jika skema sewa dan tarifnya akan naik. Pihaknya menyadari bahwa stadion kebanggan masyarakat Jepara itu kini fasilitasnya semakin bertambah dan biaya perawatannya dipastikan meningkat.
“Ya mau gimana lagi. Pastinya kalau misalnya dikasih keringanan, ya, pasti kita mau,” kata Iqbal, Sabtu (4/1/2025).
Saat ini, kontrak Stadion GBK Jepara, antara Pemkab Jepara dengan manajemen Persijap masih dengan perjanjian lama. Dengan biaya sewa Rp 7,5 juta setiap pertandingan. Serta retribusi tiket 10 persen per tiket. Hanya saja, sampai saat ini belum ada pembahasan di pemerintah daerah terkait angka tarif baru tersebut.
“Untuk sementara ini kita mau (kontrak) per-game ada MoU (Memorandum of Understanding) baru. Nanti misalnya kalau sudah ada serahterima (aset) secara full dari Kementerian PUPR kepada Pemkab Jepara, mungkin ada kontrak tahunan,” kata dia.
Selain ihwal tarif sewa, sebelumnya Pemkab Jepara juga mengajukan tawaran terkait pertanggungjawaban jika ada kerusakan kepada pihak penyewa. Pemda ingin setiap pertandingan, antara Persijap dan pemerintah membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Tidak Keberatan...
Soal itu, manajemen Laskar Kalinyamat juga tidak keberatan. Selama tiga tahun terakhir, sebut Iqbal, dalam dokumen kontrak sudah tertera, jika ada kerusakan stadion akibat insiden saat pertandingan, maka yang bakal bertanggungjawab adalah panitia pelaksana (panpel) pertandingan yang notabene bagian dari klub.
Iqbal juga menyadari bahwa wajah baru Stadion GBK Jepara itu telah memakan dana besar yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, perlu ada sikap tanggungjawab dalam setiap peristiwa atau insiden yang ada.
“Enggak, enggak ada keberatan sama sekali. Saya rasa semuanya bisa dikoordinasikan dengan baik. Tinggal kita lihat kedepannya seperti apa,” ujar Iqbal.
Editor: Budi Santoso
