Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Kudus – Rapat Koordinasi Pra Pekan Olahraga Provinsi (Pra Porprov) yang digelar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kudus pada Jumat malam (23/5/2025) diwarnai ketegangan.
Pertemuan yang dihadiri oleh 47 pengurus cabang olahraga (Pengkab) di Kantor KONI Kudus ini menjadi panas ketika sejumlah Pengkab mempertanyakan kejelasan terkait pencairan anggaran dan transparansi internal KONI Kudus.
Pengkab Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kudus, Pradipta Adi Nugraha menyampaikan kekecewaannya terhadap jalannya rapat.
Menurutnya, niat sejumlah Pengkab untuk meminta penjelasan terkait proses administrasi dan kelanjutan program pendanaan justru mendapat respons kurang baik dari pengurus KONI.
”Kami datang ke sini untuk mencari kejelasan. Bagaimana nasib pencairan anggaran, apakah sudah disetujui internal KONI, dan sejauh mana kesiapan menuju Porprov. Tapi saat kami bertanya, justru dilarang, bahkan saya didatangi Ketua Koni dan mau dipukul pakai mikrofon. Banyak saksi melihat kejadian itu,” ungkapnya, Jumat (23/5/2025).
Sementara itu, keputusan KONI Jawa Tengah yang sebelumnya membatalkan PAW (Pergantian Antarwaktu), menurut Pradipta, seharusnya KONI Kudus fokus memperkuat koordinasi internal sebelum mengatur langkah strategis.
Ia juga mempertanyakan keabsahan proses penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD) yang menurutnya sudah dikirim. Padahal rapat pengurus belum dilaksanakan setelah adanya PAW yang dibatalkan.
”Kemarin KONI Jateng menyuruh KONI Kudus untuk rakor dengan pengurus setelah PAW dibatalkan. Kalau memang internal belum solid, kenapa sudah ada dokumen NPHD yang dikirim? Ini membingungkan dan merugikan kami di Pengkab,” tambahnya.
Ingin kejelasan...
- 1
- 2
