Diketahui FIFA menghukum FAM atas pemalsuan dokumen naturalisasi tujuh pemain timnas Malaysia. FAM pun divonis denda. FIFA juga menghukum tujuh pemain naturalisasi itu dengan denda dan larangan bertanding selama 12 bulan.
Imbas dari hukuman itu Sekjen AFC Datuk Seri Windsor Paul John pun mengingatkan pemerintah Malaysia agar tak mencampuri urusan FAM.
”Walaupun FAM sedang berkrisis, kementerian atau menterinya tidak boleh mengarahkan pejabat FAM agar meletakkan jawatan (jabatan). Mereka tidak boleh, karena mereka dipilih oleh afiliasi anggota,” kata John seperti dikutip New Straits Times via Antara, Kamis (20/11/2025).
Ia juga mendukung pernyataan pengamat olahraga Datuk Christopher Raj yang menyebut Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia (KBS) harus berhati-hati dan menghindari batasan yang dapat dianggap sebagai campur tangan politik.
Meski FAM menghadapi krisis usai putusan FIFA, ia menegaskan, pemerintah tak dapat memberi arahan atan menekan pejabat FAM untuk mundur. Sebab, kepemimpinan asosiasi dipilih para afiliasi anggota melalui kongres.
Windsor Paul John menyebut, peran pemerintah hanya untuk mendukung pengembangan dan bukan mengatur atau menentukan administrasi asosiasi meski mereka salah satu pemangku kepentingan utama dalam sepak bola Malaysia.
Ia pun meminta pemerintah Malaysia untuk hati-hati dalam membuat pernyataan resmi. Sebab, salah tafsir juga bisa dianggap sebagai bentuk campur tangan.
Murianews, Jakarta – Asian Football Confederation (AFC) memberikan peringatan keras pada pemerintah Malaysia imbas skandal naturalisasi yang berujung hukuman pada Football Association Malaysia (FAM).
Diketahui FIFA menghukum FAM atas pemalsuan dokumen naturalisasi tujuh pemain timnas Malaysia. FAM pun divonis denda. FIFA juga menghukum tujuh pemain naturalisasi itu dengan denda dan larangan bertanding selama 12 bulan.
Imbas dari hukuman itu Sekjen AFC Datuk Seri Windsor Paul John pun mengingatkan pemerintah Malaysia agar tak mencampuri urusan FAM.
”Walaupun FAM sedang berkrisis, kementerian atau menterinya tidak boleh mengarahkan pejabat FAM agar meletakkan jawatan (jabatan). Mereka tidak boleh, karena mereka dipilih oleh afiliasi anggota,” kata John seperti dikutip New Straits Times via Antara, Kamis (20/11/2025).
Ia juga mendukung pernyataan pengamat olahraga Datuk Christopher Raj yang menyebut Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia (KBS) harus berhati-hati dan menghindari batasan yang dapat dianggap sebagai campur tangan politik.
Meski FAM menghadapi krisis usai putusan FIFA, ia menegaskan, pemerintah tak dapat memberi arahan atan menekan pejabat FAM untuk mundur. Sebab, kepemimpinan asosiasi dipilih para afiliasi anggota melalui kongres.
Windsor Paul John menyebut, peran pemerintah hanya untuk mendukung pengembangan dan bukan mengatur atau menentukan administrasi asosiasi meski mereka salah satu pemangku kepentingan utama dalam sepak bola Malaysia.
Ia pun meminta pemerintah Malaysia untuk hati-hati dalam membuat pernyataan resmi. Sebab, salah tafsir juga bisa dianggap sebagai bentuk campur tangan.
Hormati Regulasi FIFA...
Windsor Paul John kembali menegaskan pemerintah tidak boleh memberi instruksi, memengaruhi keputusan, atau terlibat dalam proses administratif internal FAM.
”Mereka tidak boleh campur tangan, tidak boleh memberi arahan, tidak boleh mempengaruhi,” tegasnya, seraya menambahkan integritas asosiasi harus dihormati sesuai regulasi FIFA.
Saat ditanyai mengenai kasus-kasus terbaru mengenai campur tangan pemerintah yang berujung skorsing, Windsor menyinggung contoh dari kawasan Asia Tenggara.
”Baru-baru ini, Brunei. Ada campur tangan pihak ketiga dalam proses pemilihan. FIFA dan AFC sudah membentuk komite normalisasi,” katanya, merujuk kejadian yang terjadi dalam dua bulan terakhir.
Ia menjelaskan keterlibatan pihak ketiga dalam pemilihan kepemimpinan secara langsung memengaruhi tata kelola sepak bola suatu negara dan memaksa FIFA serta AFC mengambil langkah tegas untuk memulihkan struktur administrasi.
