Selain itu, Agus Sutisna juga mengevaluasi persoalan pajak dan retribusi yang menjadi tanggungan Persijap. Dalam hal ini, biaya sewa Stadion GBK Jepara adalah Rp 7,5 juta sekali pertandingan dan retribusi 10 persen dari tiap lembar tiket pertandingan.
Menurut Agus Sutisna, sebagai aset pemerintah daerah, Stadion GBK Jepara harus bisa menjadi obyek pendulang pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga masalah sewa dan restribusi harus jelas.
"Bagaimana tiket, retribusi dan pajak parkir, tentu secara komperhensif kami akan diskusi lebih jauh. Kami sudah pikirkan optimalisasi pendapatan melalui 3 sektor itu," tutupnya.
Sementara itu, sesuai pengamatan Murianews.com, pertandingan Persijap vs Adyaksa FC, 5 Januari 2025, menciptakan antusiasme besar dari penggemar Persijap. Disisi lain renovasi Stadion GBK telah memangkas kapasitas penonton stadion.
Penjualan tiket pertandingan yang dilakukan menggunakan sistem online pada akhirnya menimbulkan war ticket yang luar biasa. Banyak penggemar yang tidak kebagian tiket, yang kemudian memicu ’pasar gelap’ hingga harga tiket pertandingan berlipat dibanding harga sebenarnya.
Situasi ini, semestinya harus mulai mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan dan Persijap. Di pertandingan selanjutnya, situasi ini bisa saja berpotensi menimbulkan masalah yang tidak terduga.
Murianews, Jepara – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (DPRD Jepara), Jawa Tengah, Agus Sutisna melakukan evaluasi pasca Persijap berlaga di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara (GBK Jepara), 5 Januari lalu.
Agus Sutisna menilai ada sejumlah hal yang mesti dilakukan evaluasi. Mengingat pertandingan itu merupakan laga perdana Persijap usai Stadion GBK Jepara usai direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kita perlu mengevaluasi pasca pertandingan 5 Januari 2025 lalu. Karena ada beberapa pertanyaan dari masyarakat yang harus kita jawab,” kata Agus saat di Stadion GBK Jepara, Kamis (23/1/2025).
Ketua DPRD Jepara menyebutkan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul antara lain terkait dengan persoalan tiket, parkir, fasilitas dan lain-lain. Semua perlu mendapatkan jawaban yang konkrit.
Soal parkir, pihaknya mendorong agar di pertandingan mendatang ada tempat yang representatif. Rencananya akan dibangun tempat parkir yang berada di tanah aset pemerintah daerah.
Sementara soal tiket, Agus Sutisna meminta kepada panitia penyelenggara (panpel) pertandingan agar bisa menghilangkan praktik calo. Sebab pada pertandingan lalu, banyak orang yang menjual tiket dengan harga berlipat ganda.
“Kita harus pastikan tidak ada calo. Satu tiket hanya bisa dipesan oleh satu KTP, satu E-mail. Mudah-mudahan ada double scan dari panitia,” jelas Ketua DPRD Jepara yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Soal Biaya Sewa dan Restribusi...
Selain itu, Agus Sutisna juga mengevaluasi persoalan pajak dan retribusi yang menjadi tanggungan Persijap. Dalam hal ini, biaya sewa Stadion GBK Jepara adalah Rp 7,5 juta sekali pertandingan dan retribusi 10 persen dari tiap lembar tiket pertandingan.
Menurut Agus Sutisna, sebagai aset pemerintah daerah, Stadion GBK Jepara harus bisa menjadi obyek pendulang pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga masalah sewa dan restribusi harus jelas.
"Bagaimana tiket, retribusi dan pajak parkir, tentu secara komperhensif kami akan diskusi lebih jauh. Kami sudah pikirkan optimalisasi pendapatan melalui 3 sektor itu," tutupnya.
Sementara itu, sesuai pengamatan Murianews.com, pertandingan Persijap vs Adyaksa FC, 5 Januari 2025, menciptakan antusiasme besar dari penggemar Persijap. Disisi lain renovasi Stadion GBK telah memangkas kapasitas penonton stadion.
Penjualan tiket pertandingan yang dilakukan menggunakan sistem online pada akhirnya menimbulkan war ticket yang luar biasa. Banyak penggemar yang tidak kebagian tiket, yang kemudian memicu ’pasar gelap’ hingga harga tiket pertandingan berlipat dibanding harga sebenarnya.
Situasi ini, semestinya harus mulai mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan dan Persijap. Di pertandingan selanjutnya, situasi ini bisa saja berpotensi menimbulkan masalah yang tidak terduga.
